JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) resmi memperkuat koordinasi untuk melindungi masyarakat pemegang polis asuransi. Kedua lembaga menandatangani Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pertukaran Data, Informasi, dan/atau Dokumen dalam rangka mempersiapkan Program Penjaminan Polis (PPP) di Bali, Selasa (17/11/2026).
Dokumen tersebut diteken oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono bersama Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Polis LPS Ferdinan D. Purba. Juklak ini akan menjadi landasan operasional bagi kedua lembaga dalam menyiapkan hingga menjalankan PPP.
"Penandatanganan Juklak ini merupakan langkah maju dalam mempersiapkan implementasi Program Penjaminan Polis yang diamanatkan Undang-Undang P2SK. Melalui program ini, kami berharap perlindungan terhadap pemegang polis semakin kuat dan kepercayaan publik terhadap industri asuransi dapat terus meningkat," kata Ogi dalam keterangan resminya, Selasa (17/11/2026).
Program Penjaminan Polis merupakan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026. Program yang wajib diselenggarakan oleh LPS paling lambat Januari 2028 ini bertujuan melindungi pemegang polis, tertanggung, atau peserta saat perusahaan asuransi mengalami kegagalan.
Keberhasilan PPP sangat ditentukan sejak fase persiapan melalui kepesertaan yang tepat, data yang akurat, serta koordinasi yang rapi. Menurutnya, program penjaminan ini juga melengkapi agenda pembenahan industri asuransi yang sedang berjalan, mulai dari permodalan, tata kelola, hingga manajemen risiko.
Dalam skema persiapan tersebut, kedua lembaga saling membutuhkan data pengawasan secara timbal balik. LPS memerlukan data pengawasan dari OJK untuk menilai kepesertaan dan memantau risiko, sedangkan OJK membutuhkan informasi hasil surveilans dan kepatuhan peserta penjaminan dari LPS.
Cakupan Aturan dan Keamanan Data
Juklak yang baru diteken ini merupakan turunan dari Nota Kesepahaman OJK dan LPS tertanggal 14 September 2023 mengenai koordinasi pelaksanaan tugas kedua lembaga. Pertukaran data berlaku dua arah dan mencakup seluruh siklus perusahaan asuransi, mulai dari masa pendaftaran kepesertaan, status pengawasan, penyehatan, resolusi, hingga pencabutan izin usaha dan likuidasi.
Mekanisme pertukaran informasi ini dirancang secara efisien agar tidak menambah beban pelaporan baru bagi pelaku industri asuransi. Ke depan, OJK terus memperkuat sinergi bersama LPS dan Kementerian Keuangan—termasuk lewat sosialisasi dan edukasi publik—agar Program Penjaminan Polis dapat berjalan kredibel serta memberi manfaat nyata bagi nasabah asuransi.
Dokumen tersebut diteken oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono bersama Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Polis LPS Ferdinan D. Purba. Juklak ini akan menjadi landasan operasional bagi kedua lembaga dalam menyiapkan hingga menjalankan PPP.
"Penandatanganan Juklak ini merupakan langkah maju dalam mempersiapkan implementasi Program Penjaminan Polis yang diamanatkan Undang-Undang P2SK. Melalui program ini, kami berharap perlindungan terhadap pemegang polis semakin kuat dan kepercayaan publik terhadap industri asuransi dapat terus meningkat," kata Ogi dalam keterangan resminya, Selasa (17/11/2026).
Program Penjaminan Polis merupakan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026. Program yang wajib diselenggarakan oleh LPS paling lambat Januari 2028 ini bertujuan melindungi pemegang polis, tertanggung, atau peserta saat perusahaan asuransi mengalami kegagalan.
Keberhasilan PPP sangat ditentukan sejak fase persiapan melalui kepesertaan yang tepat, data yang akurat, serta koordinasi yang rapi. Menurutnya, program penjaminan ini juga melengkapi agenda pembenahan industri asuransi yang sedang berjalan, mulai dari permodalan, tata kelola, hingga manajemen risiko.
Dalam skema persiapan tersebut, kedua lembaga saling membutuhkan data pengawasan secara timbal balik. LPS memerlukan data pengawasan dari OJK untuk menilai kepesertaan dan memantau risiko, sedangkan OJK membutuhkan informasi hasil surveilans dan kepatuhan peserta penjaminan dari LPS.
Cakupan Aturan dan Keamanan Data
Juklak yang baru diteken ini merupakan turunan dari Nota Kesepahaman OJK dan LPS tertanggal 14 September 2023 mengenai koordinasi pelaksanaan tugas kedua lembaga. Pertukaran data berlaku dua arah dan mencakup seluruh siklus perusahaan asuransi, mulai dari masa pendaftaran kepesertaan, status pengawasan, penyehatan, resolusi, hingga pencabutan izin usaha dan likuidasi.
Mekanisme pertukaran informasi ini dirancang secara efisien agar tidak menambah beban pelaporan baru bagi pelaku industri asuransi. Ke depan, OJK terus memperkuat sinergi bersama LPS dan Kementerian Keuangan—termasuk lewat sosialisasi dan edukasi publik—agar Program Penjaminan Polis dapat berjalan kredibel serta memberi manfaat nyata bagi nasabah asuransi.
">